Oknum ASN KUA Jatibanteng Diduga Tak Netral, Bupati LSM Lira Minta Bawaslu Usut Tuntas

| | ,

Oknum ASN KUA Jatibanteng Diduga Tak Netral, Bupati LSM Lira Minta Bawaslu Usut Tuntas

SITUBONDO ( Miris.id ) – Bupati LSM Lira ( Lumbung Informasi Rakyat) Situbondo Didik Martono menegaskan netralitas aparatur sipil negara (ASN) menjadi kunci keberhasilan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Menurutnya, pemerintah pusat dan daerah memiliki peran penting untuk menjaga serta melakukan pengawasan terhadap netralitas ASN.

“ Netralitas ASN menjadi salah satu kunci keberhasilan Pilkada ini, sekaligus juga untuk menghindari aksi anarkis dan konflik,” ujar Didik Martono.

Didik Martono juga menjelaskan pemerintah daerah (pemda) berperan penting dalam netralitas ASN karena memiliki kewenangan, mulai dari penyusunan program hingga pengalokasian anggaran untuk melaksanakan berbagai kegiatan, baik untuk Pilkada ataupun bukan. Berikutnya, yang juga perlu diwaspadai yaitu berkaitan dengan mutasi kepegawaian dan jabatan, serta pembuatan kebijakan-kebijakan yang dapat mempengaruhi publik.

Ia juga menyampaikan Pilkada yang merupakan amanat dari UU No.10/2016 ini sebelumnya akan dilakukan pada September 2020, namun terjadi penundaan karena adanya pandemi Covid-19 sehingga mundur menjadi Desember 2020. Terkait hal ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) No. 10/2020 yang berkaitan dengan protokol kesehatan Covid-19.

“ Protokol Covid juga kita sama-sama sosialisasikan dan sama-sama kita patuhi. Kita jaga agar Pilkada ini tidak menjadi klaster baru penularan,” Katanya.

Didik mengatakan ASN merupakan salah satu kekuatan signifikan yang dapat mempengaruhi proses Pilkada. Kekuatan ini jika dipraktikkan dalam konteks keberpihakan politik praktis dapat memecah belah kekuatan ASN itu sendiri. Pada akhirnya akan mengaburkan orientasi ASN sebagai instrumen administrasi pelayanan publik yang ujungnya merugikan rakyat.

“ ASN sebagai bagian dari birokrasi diharapkan tidak lagi menjadi alat kekuasaan tetapi bagian dari kebutuhan rakyat. Sebenarnya political will dari negara untuk menjadikan ASN netral dalam poilitik dimaksudkan untuk menghindari adanya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power),” katanya secara virtual.

Pihaknya menyambut baik terbitnya SKB netralitas ASN dalam Pilkada serentak tahun 2020, dengan sinergitas kelima lembaga yakni Kementerian PANRB, Kemendagri, BKN, KASN, dan Bawaslu. Lembaga tersebut akan bersama-sama terlibat dalam satuan tugas pengawasan netralitas ASN serta melindungi ASN terhadap ancaman-ancaman yang bersifat politis.

“ Semoga dengan terbitnya pedoman bersama ini kita dapat menciptakan pemilihan 2020 yang jujur, adil, demokratis dan melahirkan kepemimpinan daerah yang legitimate dan mampu menghadirkan kesejahteraan rakyat di daerahnya masing-masing,” pungkas Didik

Dalam hal ini Bupati Lira Situbondo Didik Martono mengecam atas dugaan tidak netral nya oknum ASN selaku Kepala KUA Jatibanteng Kabupaten Situbondo. Yang mana terang – terangan menjadi Pendukung dan Relawan pada salah satu Paslon di Pilkada Situbondo 2020.

” Kami berharap pihak Bawaslu segera merespon kabar ini karena jejak digital itu juga sebuah Bukti untuk Bawaslu menindaklanjuti, Seperti Bapak Imron Hanafi Kepala KUA Jatibanteng yang Menjadi relawan Karunia dan mendukung paslon no 1 ASN seharusnya netral,” Tegasnya.

Di UU Pilkada Pasal 71 ayat (1) berbunyi pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye. Pelanggaran atas ketentuan tersebut dikenakan sanksi pidana paling lama 6 (enam) bulan penjara dan denda paling banyak 6 juta. ( Tim )

Previous

Jarang Aktif Masuk Kantor Desa, Kades Paowan Dicari Puluhan Warga, ada Apa ?

GP Ansor : Perbedaan pilihan dalam Pesta Demokrasi SAH Saja

Next

Tinggalkan komentar