Dampak Politik Uang, Hasilkan Pemimpin Tak Berkualitas

| | ,

Penulis : Faqih

Dampak Politik Uang, Hasilkan Pemimpin Tak Berkualitas

SITUBONDO ( Miris.id ) – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di kabupaten Situbondo Jawa Timur. Ketua Umum Lsm Siti Jenar Eko Febrianto lagi – lagi mengingatkan bahayanya money Politik / politik uang. yang mana politik uang akan menghasilkan pemimpin yang pasti sangat tidak berkualitas.

Hal tersebut diungkapkan Ketum Siti Jenar Eko Febrianto di sela sela kesibukannya Selasa 10 November 2020 di Situbondo. Dia mengatakan politik uang sangat berbahaya bagi demokrasi di Indonesia pada umumnya dan Situbondo Khususnya. Selain menghasilkan pemimpin berkualitas rendah, money politics akan melemahkan politisi dan institusi demokrasi itu sendiri.

“Di antara dampak terburuk dari praktik ini adalah politisi yang terpilih nantinya tidak lagi punya kualitas. Yang jelas, dan ini sangat merusak citra demokrasi itu sendiri,” kata dia.

Eko juga mengatakan, politik uang adalah suatu bentuk pemberian uang, barang atau janji menyuap seseorang, supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih calon tertentu atau memilih calon tertentu pada Pilkada serentak 2020 nanti. Baik itu langsung dilakukan oleh si calon ataupun para timses / relawannya. Rabu (11/11/2020).

“Politik uang pada hakikatnya membeli harga diri masyarakat dengan harga yang sangatlah rendah. Coba Jika kita kalkulasikan, misal masyarakat diberikan Rp100 ribu per orang untuk lima tahun atau 1.852 hari. Lalu, kita bagi jadi perhari hanya Rp55,99. Lebih mahal harga sebuah permen. Untuk itu, sangat rendah harga diri masyarakat dihargai hanya Rp 55,99,” ujar Eko,

Hal itu juga jelas diatur “Dalam undang-undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang sangat gamblang menyebutkan dalam pasal 187 A, yakni siapapun melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan, memberi, atau menerima uang/materi lainnya untuk mempengaruhi memilih calon tertentu terancam dipidana penjara paling singkat 36 Bulan dan paling lama 72 bulan. Kemudian, denda paling sedikit Rp 200 juta hingga Rp1 Miliar,” kata Eko.

Untuk itu, Eko berharap dengan pengetahuan masyarakat tentang bahayanya politik uang dapat menjadikan Indonesia, khususnya kabupaten Situbondo lebih bisa bermartabat. Sehingga, kedepan dapat menghasilkan pemimpin yang amanah dan berkualitas dalam menjalankan roda pemerintah 5 tahun kedepan.

“Kami mengajak seluruh masyarakat situbondo untuk menjauhi politik uang. Monggo pilih sosok pemimpin yang benar-benar mengutamakan kepentingan rakyat tanpa mengutamakan politik uang,” pungkas Eko.

Sedangkan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Fitriyanto. jika ditemukan adanya money politik maka segera melaporkannya ke Bawaslu Situbondo.

” Jika ada praktek money politik silakan Masyarakat yang mengetahui langsung melapor saja ke Bawaslu, maka kami akan menindaklanjuti sesuai aturan – aturan yang berlaku,” Tegas Fitriyanto.

Previous

Netralitas: ASN Dilarang Berkampanye Di Masa Pilkada

Ketua ReLawan DS bagi bagi Masker dari Partai Golkar

Next

Tinggalkan komentar