Siswa Tanggung Gaji Guru Honorer Mengatasnamakan Komite Sumbangan Suka Rela

| |

Siswa Tanggung Gaji Guru Honorer
Mengatasnamakan Komite Sumbangan Suka Rela

SITUBONDO ( miris.id ) – Pungutan dana dari siswa melalui iuran Komite sudah dilarang. Namun, siswa masih dimintai pembayaran dengan alasan uang sukarela. di SMPN 1 Panji Kabupaten Situbondo misalnya, siswa diminta membayar uang sukarela mengatasnamakan Komite Sebesar Rp. 400.000,-.

Salah satu orang tua siswa yang enggan menyebutkan namanya mengaku mendapatkan surat edaran dari pihak Komite dengan wajib membayar Rp. 400.000 ,- untuk membayar Gaji Guru Honorer di SMPN 1 Panji.

” Saya tidak paham juga bukannya guru honorer sudah ada gaji dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), kenapa masih m minta bantuan kepada kami pihak orang tua siswa dengan mengatasnamakan Komite, dimana disebutkan sumbangan suka rela,” Tuturnya.

Ia menjelaskan bahwa dari beberapa Orang tua murid pasti berbeda dalam Memiliki pendapatan masalah ekonomi, dari keputusan Ketua Komite Tersebut hanya diambil beberapa orang tua wali murid sebagai bahan pedoman yang menyetujui kesepakatan tersebut.

” Ekonomi orang tua siswa itu tidak sama, kalau niat menyekolahkan anaknya di Sekolah yang dikatakan elite itu semua keinginan orang tua, namun kalau masalah bantuan seperti ini bagaimana, iya bagi yang mampu bagi yang tidak apalagi masa pandemi semua kebutuhan sangat susah,” Paparnya seraya mengingat kembali untuk merahasiakan namanya.

Hal tersebut mendapat tanggapan dari anggota LSM Teropong Reformasi Machrus ia menyampaikan, banyak modus yang dilakukan oleh Oknum – oknum yang bertanggung jawab mengatasnamakan Komite dengan alasan sumbangan suka rela sesuai kesepakatan antara Pihak Komite dan orang tua Siswa.

” Pastinya jika nanti dikonfirmasi, pihak Komite akan mengklaim iuran siswa tersebut telah disepakati saat rapat antara pihak sekolah orang tua siswa, bahkan Dia menganggap iuran itu tak memberatkan bergantung keikhlasan siswa. Katanya,uang itu tak hanya untuk gaji guru honorer, ikhlas kok nominalnya ditentukan,” Ujarnya seraya bertanya.

Machrus memaparkan, tak masalah jika sekolah mau memungut sumbangan. Asalkan tak diatur jumlah dan besarannya.
Namun pertanyaannya kok bisa anggaran guru honorer diminta kepada wali murid dengan atas dasar sumbangan.

” Komite memang memiliki aturan, dimana mengatasnamakan sumbangan untuk kepentingan siswa di setiap sekolah, tapi tidak ada paksaan ataupun pencantuman nominal apalagi masalah gaji Guru Honorer yang diminta kepada wali murid, ini kan lucu, terus ada kata kata kalau keberatan langsung menemui komite yang bersangkutan, menarik bagi kami,” imbuhnya.

Sedangkan saat dikonfirmasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo Drs. H. Achmad Djunaidi, M.Si menyayangkan jika ada sekolah yang belum mendaftarkan seluruh tenaga pendidiknya dalam Dapodik padahal guru tersebut sudah mengabdi bertahun-tahun.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 19 Tahun 2020 menjamin agar guru honorer yang bekerja di masa pandemi Covid-19 tetap diberikan honor sesuai haknya.

Kemendikbud mencatat ada 2 persen sekolah yang masih menjalankan aktivitas belajarnya secara penuh di sekolah selama pandemi.

Selain itu, masih ada guru-guru yang melakukan pembelajaran di sekolah dengan sistem piket hingga melakukan kunjungan ke rumah murid-muridnya untuk mengatasi kendala komunikasi dalam proses pembelajaran.

Pembiayaan pembayaran honor diberikan kepada guru yang berstatus bukan aparatur sipil negara dan harus memenuhi persyaratan yaitu tercatat pada Dapodik per 31 Desember 2019, belum mendapatkan tunjangan profesi, serta memenuhi beban mengajar termasuk mengajar dari rumah.

” Tanyakan dulu mas, iuran Tersebut untuk Gaji Guru Honorer yang sudah terdaftar di Dapodik apa belum ? Kalau sudah terdaftar kan sudah ada dana BOS, kalau belum terdaftar mengapa belum didaftarkan kan aturannya sudah jelas,” Kata Djunaidi saat dikonfirmasi Diruangannya.

Ia juga menuturkan bahwa dapodik sudah ada sejak Tahun 2013, Dan sekolah wajib mendata Guru Honorer agar bisa terdaftar di Dapodik untuk mendapatkan gaji dari Dana BOS.

“ Dapodik sudah ada dari tahun 2013. Sekolah wajib memasukkan semua data guru honorernya. Guru honor yang sudah lama mengajar di sekolah itu harus dimasukkan ke Dapodik. Data di Dapodik menjadi dasar untuk melakukan audit. Jika tidak ada datanya maka guru tersebut tidak berhak menerima honor dari dana BOS,” Kata Kadis Pendidikan.

Sebagaimana diketahui, Dana BOS dicairkan langsung dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sedangkan saat ingin dikonfirmasi pihak sekolah menyuruh langsung konfirmasi kepada pihak Komite SMP 1 Panji.

( Fsan )

Previous

Warga Dan DPP LSM Teropong Kustari Minta Legislatif Lirik Polemik Desa Paowan

79 Desa Segera Cairkan Dana Desa 2021.

Next

Tinggalkan komentar