Menu Close

Miris, Tidak Ada Alokasi Anggaran Untuk Cek Points Cekik (K3) Kartu Kewaspadaan Kesehatan

MIRIS.ID Situbondo – Ketentuan yang diberlakukan oleh Pemerintah sebagai bentuk Protokoler Penanganan Penyebaran Covid-19 bagi Masyarakat termasuk bagi Masyarakat yang bepergian antar Kota dan antar Provinsi dirasakan sangat memberatkan dikarenakan biaya untuk mengurusi surat surat dan dokumen perjalanan lumayan cukup tinggi itupun masih berjangka atau ada masa berlakunya.

Ketentuan yang dimaksud misalnya mengurus surat perjalanan dari Pemerintah Desa setempat, surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh rumah sakit atau Puskesmas di Daerah asal, surat tugas dari instansi bagi yang akan Masyarakat yang bekerja di instansi baik instansi pemerintahan atau pun swasta, Surat Ijin Keluar Masuk ( SIKM ) dan lain lain.

Seperti yang dikeluhkan oleh sopir Truck Moda Transportasi Darat untuk Keperluan sembilan kebutuhan pokok antar Kota dan antar Pulau Mahla Riyadi.

“Begitu sulit saat ini untuk keluar Jawa – Bali, dimana harus mengurus Cek Point Cekik (K3) Kartu Kewaspadaan Kesehatan anjuran dari Kementerian Kesehatan RI,” Ujarnya Sambil Menunjukkan Kartu berwarna Kuning.

Mahla juga mengatakan bahwa dirinya sudah membayar sebesar Rp. 400.000, dalam Masa Tempo 14 Hari saja. Untuk mengurus cek point untuk surat sehat dari rumah sakit.

 

” Dalam administrasi iya harus minta surat jalan Desa, harus punya (SIKM) surat ijin Keluar Masuk ditambah diwajibkan Melakukan Rapid Test dengan membayar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dalam masa tempo 14 Hari Saja atau 2 Pekan,” Katanya dengan Muka yang memelas.

Pekerja Sopir Truk Tersebut menanyakan Apakah tidak ada Alokasi anggaran sehingga dirinya akan terbantu jika ada dana bantuan biaya dari pemerintah. dengan Biaya Mahal akan tetapi diberikan waktu 14 Hari saja, jika lewat dalam kurun Waktu yang ditentukan Pastinya diwajibkan melakukan Raped test ulang serta Pembayaran kembali.

“Jujur ini sangat meberatkan kan bagi Para Pekerja Sopir Truk seperti kami, apakah tidak ada Alokasi anggaran dari Pemerintah sehingga Dengan Biaya Mahal Tersebut hanya waktu 14 Hari saja diberikan, Pandemi Covid-19 sangat berdampak pada Pendapatan perekonomian kami jadi saat ini Sangat jarang mengambil angkutan luar Pulau, karena biaya tersebut jelas bukan dari Perusahaan melainkan dengan Biaya Pribadi,” Ketusnya.

<Editor/Read>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *