Terbongkar ! Teryata BST Pos Tidak Ada Pengalihan, Pemdes Powan Salahi Aturan

| | , ,

Penulis : Wardi / Anang Rudianto

Camat Panarukan Marjulis saat dikonfirmasi wartawan Miris.id

SITUBONDO ( Miris.id ) – Audensi Masyarakat Desa Paowan saat mendatangi Kantor Balai Desa Paowan Selasa (13/10/2020) tidak sia – sia, pasalnya audensi warga yang menanyakan terkait Pengalihan penerima Bantuan BST Pos yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Paowan Camat Panarukan Marjulis menyatakan itu menyalahi aturan.

Pasalnya, BST Pos di Desa Paowan dari Tahap 2 sampai Tahap 5 itu hanya dilakukan Pengurangan saja, Pengurangan Penerima Bantuan BST Pos itupun dari Kementerian Sosial (Pusat).

” Kalau pengurangan itu dari tahap ke 2 sampai tahap ke 5 iya itu memang ada Pengurangan itupun karena dari pusat Kementrian Sosial, karena saat adanya kabar tersebut pertama kali saya langsung konfirmasi ke Dinas Sosial Kabupaten Situbondo, dan pihak Dinsos menerangkan seperti itu,” Jelas Marjulis.

Ia juga menerangkan terkait Pengalihan disaat ditanya warga saat Audensi pada Selasa (13/10/2020) Marjulis mengaku bingung dan tidak tahu, menurutnya jika pengurangan itu dibenarkan jika pengalihan pihaknya tidak tahu karena pihak Pemdes Paowan tidak pernah berkordinasi dengan pihak Kecamatan.

” Makanya saya bingung disaat Masyarakat menanyakan terkait Penerima yang dialihkan, karena saya benar benar tidak tahu makanya saya gelengkan Kepala, disaat itu saya sudah klarifikasi kepada Pak Irfan pelaksana bagian Pos Indonesia, bahwa tidak ada pengalihan kalaupun ada itu harus diadakan Musyawarah Desa (Musdes) dan berita acara meski tidak wajib mengundang pihak Kecamatan,” Terangnya.

Saat dikonfirmasi Irvan bagian Pos Indonesia saat ditanya terkait pengalihan penerima di Desa Paowan mengatakan bahwa pihak Desa tidak pernah melakukan pemberitahuan perihal tersebut.

” Kalau masalah pengalihan tidak pernah ada pemberitahuan kepada pihak Pos , kalaupun harus ada itu harus disertai Musdes dan berita acara,” Kata Irvan kepada Wartawan Miris.id.

Menurutnya, pengalihan data penerima tanpa adanya Musyawarah Desa dan Berita acara sudah sangat menyalahi aturan.

” Kalau pengalihan tanpa Musdes dan berita acara jelas menyalahi aturan, apalagi tidak ada Pemberitahuan atau Kordinasi dengan pihak Pos ,” Paparnya.

Irvan menerangkan terkait pengurangan memang dibenarkan karena itu semua dari pusat dan berlaku untuk seluruh Desa di Kabupaten Situbondo.

” Kalau masalah pengurangan memang dibenarkan mas itu semua dari pusat, dan berlaku untuk Desa se-kabupaten Situbondo, jadi contohnya misal desa A mendapatkan 500 Penerima di tahap 1 maka ditahap 2 bisa hanya 490 Penerima, di tahap ke 3 ada pengurangan lagi itu memang dari pusat tapi kalau pengalihan itu harus sesuai aturan yakni harus adanya Musdes dan berita acara,” Pungkasnya.

Sedangkan saat ingin dikonfirmasi Kepala Desa Paowan Saiful Hadi sedang tidak ada di Kantornya, sampai berita ini diterbitkan.

Previous

KPU Catat LPSDK Dua Kandidat Calon Bupati Dan Wakil Bupati

Lembaga Tim Survei independen dari The Republic Institut mengeluarkan hasil survei, dimenangkan oleh Ikfina-Barra (IKBAR) yang menyabet nilai 59,2% dari Paslon incumbent

Next

Tinggalkan komentar