Polemik Pengesahan RAPBD Situbondo Tahun 2021 Akan Akan Menemukan Titik Terang

| | ,

RAPBD Situbondo

Situbondo, Miris.id
Terkait pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2021 menuai Polemik karena tak disahkan Plt Bupati Yoyok Mulyadi, sepertinya akan menemukan titik terang. Hal itu setelah pimpinan DPRD menggelar rapat terbatas hingga menghasilkan dua poin dengan mencabut kenaikan tunjangan Dewan dan kenaikan anggaran pokok pikiran anggota DPRD.

Polemik pengesahan (RAPBD) Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, akan menemukan solusi meskipun piihak dewan masih tetap menaikkan beberapa item anggaran yakni tunjangan guru PUD Dan tunjangan Guru ngaji dan setelah DPRD mencabut dua rekomendasi yang dimunculkan dalam KUA PPAS.

Pihak DPRD mengajukan beberapa item anggaran guru PAUD sebelumnya Rp150.000 naik Rp 250. ribu per bulan, sementara tunjangan guru ngaji sebelumnya Rp 1 juta 200 ribu dinaikkan Rp1 juta 500 ribu dalam per tahunnya. Selain itu ditambah juga insentif guru ngaji. hal itu dikatakan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Situbondo, Abdur Rahman, Rabu (13/1/2021).

Abdurahman mengatakan pencabutan ini, pihak eksekutif akan bertandatangan dalam pengesahan, mengingat RAPBD Situbondo.

“.InsyAllah akan menemukan titik.terang untuk pengesahan APBD meskipun kami mengugurkan beberapa hak kami sebagai anggota DPRD karena kami ingin mencari solusi agar polemik pengesahan RAPBD cepat selesai ini demi kepentingan masyarakat. Jadi seperti kenaikan insentif guru ngaji dan lainnya, lalu dengan demikian tidak ada alasan RAPBD tidak disahkan,” ujar Abdur Rahman.

Pria Politisi PPP ini mengaku, sebelumnya untuk tunjangan pokok pikiran yang di ajukan DPRD itu dianggap membengkak sehingga poin tersebut dicabut. Tapi , anggaran krusial yang ditunggu guru ngaji, guru PAUD, kesehatan gratis, masukkan kesana semua,” bebernya

Abdurahman mengungkapkan, bahwa terkait pengesahan RAPBD menjadi terlambat karena berawal dari ketidakhadiran Plt Bupati Yoyok Mulyadi pada rapat paripurna pengesahan nota kesepahaman KUA PPAS APBD 2021.

“Tidak hadirmya Plt Bupati Yoyok pengesahan RAPBD terlambat, sementara pihak DPRD sudah menemuinya apa alasannya dia tidak hadir ,” ungkapnya.

Setelah itu, beredar pemberitaan di rilis media jika pengesahan RAPBD ditunda sampai waktu yang tidak jelas ketentuannya karena DPRD dinilai mengubah RAPBD. Sementara Plt Bupati Yoyok beralasan karena amanat almarhum Bupati Dadang tidak boleh mengubah apapun dalam RAPBD.

” Dalam pembahasan semua usulan yang masuk tidak mungkin ada di setujui setelah melalui evaluasi mungkin ada yang juga ditambah, Yang penting tidak melanggar aturan,” Bahkan, beredar issu bahwa ada program baru yang tak mendasar untuk di usulkan ke dalam Rancangan anggaran APBD tahun 2021,” katanya.

Ia menambahkan, agar proses pembangunan di Situbondo tidak mengalami drob Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Situbondo, jangan lagi terjadi polemik lagi

(ef / red)

Previous

Kebakaran Ditempat Karaoke Ashika Diduga Karena Konsletnya Jenshet

Hindari Konflik Antar Kades, Pemda Bondowoso Diminta Putuskan Jadwal Pilkades 2021

Next

Tinggalkan komentar