PKL Makin Berkuasa Fungsikan Trotoar, Kebijakan Pemkab Situbondo Di Nilai Tak Efektif

| | , ,

Situbondo.Miris.Id- Beberapa pengamat di situbondo menyatakan, kebijakan pemerintah kabupaten Situbondo yang membagi ruang antara Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan pejalan kaki dinilai tidak efektif. Hal itu banyak menuai kritikan dari beberapa kalangan pengamat dan keluhan masyarakat setempat.

Sebagai pengamat Sosial H. Supayitno menyarankan agar pemerintah menertibkan PKL ke pusat perbelanjaan terdekat atau memberikan lingkup transaksi yang baru.

Menurutnya, tentu pemerintah pun bisa mendata secara akurat jumlah dan jenis PKL yang disepakati oleh dinas usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan asosiasiasi PKL Situbondo.

“Nah kemudian pemerintah bisa menyediakan 10 persen lahan untuk menampung PKL seperti membuka ruang baru dikantin perkantoran bagi yang berjualan makanan dan minuman,” ucap Suprayitno melalui pesan singkat, ujarnya, Selasa, (10/11/2020).

Ia berharap berharap pemerintah menaati peraturan yang sudh ditentukan tentang Pengaturan Tempat dan Pembinaan Usaha Mikro PKL.

Ketua Umum LSM Buser Abd. Rahman SH mengatakan, sebagai kepala daerah seharusnya mematuhi aturan yang berlaku. Sebab setiap kebijakannya di Kabupaten Situbondo dapat menjadi contoh kota-kota lain.

Ia melanjutkan, Jika pelanggaran dibiarkan, ini bisa dicontoh kota-kota lain. Coba bisa dibayangkan betapa semrawutnya trotoar yang sudah susah payah dan mahal harganya dibangun pada akhirnya dikuasai PKL, sementara pejalan kaki tidak dapat berjalan aman dan nyaman di trotoar yg sejatinya dibangun untuk berjalan kaki.

Hal yang sama juga di katakan oleh Hadi Wiyono ST.M.M mengatakan Jadi prinsipnya PKL tidak boleh berjualan di trotoar, tetapi pemda dapat mewadahi tempat berjualan PKL sehingga tidak ada yang dirugikan dan tidak melanggar aturan.

Pria yang pernah menjadi Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo (Sekda) menuturkan, apakah Pemerintah memberikan izin untuk PKL berjualan di trotoar untuk berpijak pada prinsip kesetaraan bagi warga kota.

Menurutnya, merujuk pada Peraturan daerah dan Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan. apakah peraturan itu menunjukkan bahwa trotoar memiliki banyak alih fungsi.

Sementara seorang warga setempat Ahmad mengatakan, bahwa tidak seharusnya trotoar di alihfungsikan untuk tempat para pedagang.

“Kalau bicara tentang aturan pemerintah, yang salah pemerintahnya atau pedagangnya. kalu PKL udah dinilai itu melanggar lalu apa tindakan pemerintah selama ini,” tukasnya.

Menurutnya, pemerintah konsisten dan tegas untuk melakukan tindakan, bila mengacu pada aturan bukan semata-mata kebijakan dalam aturan itu mematahkan perekonomian PKL, namun, pemerintah bisa menyediakan lahan baru untuk para lalu di pindahkan pada tempat yang tidak menganggu fasilitas pejalan kaki.
Sementara pihak PUPR Situbondo mengatakan bahwa sudah sering pihaknya mengintruksikan bahkan melkukan secara persuasif pada para PKL untuk tidak berdagang ditrotoar, selebihnya menegenai penertiban sudah menjadi tupoksinya Satpol PP sebagai penegak perda.

penulis: edo f./ sit

Previous

Miris ! Janda Tua Niatnya Merubah Nasib Merantau Ke Malaysia, Disiksa Majikan Secara Tragis

Miris ! Wanita Tunawicara Asal Warga Kedungdowo Hamil Sudah 7 Bulan, Tak Diakui Kekasihnya

Next

Tinggalkan komentar