Menu Close

LSM SM Prodeo; Pemerintah Daerah Seharusnya Tidak Melawan Rakyatnya Sendiri

MIRIS.ID Situbondo – terkait Permasalahan Afriyanto Pemilik Akun Anonim Facebook Tekos Sosial dengan (BPBD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo semakin hari semakin sengit. Bagaimana tidak, Kedua Pihak diduga sudah sama – sama naik Pitam dan sama – sama memakai Kuasa Hukum.

Diketahui Pihak Tekos Sosial Memakai Kuasa Hukum dari Marlena Law Office & Partner sedangkan Pihak BPBD dengan beredar Kabar Burung telah Memakai 13 Pengacara, dan mirisnya lagi Bupati Situbondo Dadang Wigiarto telah menyetujui Pihak BPBD untuk melaporkan Akun Facebook Tekos Sosial.

Hal tersebut membuat Aktivis Muda Di Kabupaten Situbondo Nuril Ulum menyayangkan dengan tindakan Bupati Situbondo Dadang Wigiarto yang mana seharusnya Pihaknya mengayomi atau memberikan Solusi Perdamaian bukannya Malah memberi Dukungan untuk melaporkan dan memberikan Fasilitas Hukum terhadap BPBD.
Seharusnya Bupati Lebih dalam mengkaji persoalan yang terjadi dilapangan, sebelum memutuskan sikapnya. jika sifat tersebut sangat konstan maka saya rasa bupati kurang bijak menyikapi persoalan.

“Saya sangat menyayangkan Bupati itu harusnya memberikan solusi yang terbaik serta mengayomi masyarakatnya, bukan Malah ikut mendukung dan memberikan fasilitas Hukum apalagi hanya untuk Seorang Tekos Sosial. Bupati seharusnya lebih bijak menyikapi hal tersebut, harusnya Bupati mengucapkan terimakasih kepada Tekos sosial karena dengan jiwa sosialnya yang tanpa pamrih dia sangat perduli terhadap kondisi sosial masyarakat apalagi dengan partisipasi sosialnya yang sudah sama-sama kita tau.” Kata Nuril Ulum Dengan Geram.

Aktivis yang akrab disapa Vije juga menyampaikan, harusnya Bupati juga menilai dengan apa yang dilakukan oleh Pemilik Akun Facebook Tekos Sosial di Kabupaten ini, karena tanpa disadari juga membantu Pihak Pemerintah secara tidak Langsung.

“Sebelum mengambil keputusan, harusnya Bupati menimbang terlebih dahulu, karena banyak hal positif yang dilakukan oleh Pemilik Akun Facebook Tekos Sosial kepada Kabupaten ini, bukannya mengambil Keputusan yang merugikan salah satu Pihak, bupati harus bisa bersifat adil dan minimal diselesaikan secara kekeluargaan,” Pintanya.

Sedangkan kabar tentang 13 Pengacara dari Pihak LPBH NU mendukung BPBD, Direktur LPBH NU Daniel Maulana Menepis Keras terkait Kabar Tersebut.

“Untuk yang 13 tidak benar, LPBH NU tidak pernah memberikan statemen Tersebut,” Singkatnya.

Daniel Maulana juga menjelaskan bahwa pihak LPBH NU hanya memberikan Advice saja, dan tidak masuk lebih dalam perseteruan antara Tekos Sosial dan BPBD.

“Tindakan LPBH dalam kasus tersebut, kita tidak masuk terlalu dalam pada perseteruan itu, Kita hanya pada tataran memberikan advice saja, Terkait advice hukum kita sudah pernah bertemu antara perwakilan BPBD dengan pengacara LPBH NU yang ditemui oleh Mas Badrus,” Jelasnya.

Bahkan Ia menerangkan sampai detik ini belum ada kata Deal Pihak LPBH NU untuk menjadi Kuasa Hukum pihak BPBD, tapi Daniel Maulana juga sudah menyiapkan 2 Orang LPBH NU yang sudah ditunjuk untuk mendampingi BPBD jika benar Pihak BPBD meminta.

“Sampai detik ini belum deal karena BPBD masih menunggu petunjuk dan ijin pimpinannya. Tapi kita sudah menyiapkan 2 orang LPBH NU yakni Mas Fathul Bari dan Badrus jika LPBH NU benar benar ditunjuk sebagai kuasa hukum BPBD,” Pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *