Miris, Masa Transisi Kepala Daerah Tanpa Pertanggung Jawaban Yang Jelas

| | ,

Miris, Masa Transisi Kepala Daerah Tanpa Pertanggung Jawaban Yang Jelas

SITUBONDO ( Miris.id ) – berakhirnya masa kepemimpinan bupati alm. Dadang Wigiarto – Yoyok Mulyadi yang dilaksanakan pada tanggal 17 pebruari 2021 kemarin dilaksanakan tanpa ada pertanggung jawaban yang jelas, hal tersebut akan membuat rancu batas masa bhakti berikut pertanggung jawaban kepemimpinan, lebih lebih dalam hal pengelolaan anggaran, hal ini disampaikan oleh Nurul Ulum Aktivis Tolang Ngode yang mengatas namakan SM Prodeo ( sarekat muda pro demokrasi )

” Seharus nya yang melakukan atau minimal berinisiatif untuk melakukan pertanggung jawaban terhadap kepala daerah lama adalah ketua DPRD sebelum serah terima jabatan kepada plh bupati Drs Syaifullah, MM namun hal tersebut tidak dilakukan sehingga akan mengakibatkan rancu nya pengelolaan pemerintahan di situbondo, batas pertanggung jawaban kepala daerah lama dan yang baru nanti menjadi tidak jelas ” katanya seperti yang disampaikan kepada awak media online ini.

” hal tersebut menjadi sangat penting agar garis demokrasi kepemimpinan di pemerintah kabupaten Situbondo menjadi jelas pertanggung jawaban publik nya ” lanjutnya menambahkan

sebagaimana diketahui bersama dari berbagai media cetak maupun online bahwa acara serah terima jabatan bupati lama kepada Plh Bupati Syaifullah telah dilaksanakan pada tanggal 17 pebruari 2021 kemarin bertempat di lantai II pemkab Situbondo.

Sedangkan ditempat terpisah saat dilakukan konfirmasi kepada anggota DPRD kabupaten situbondo dari fraksi demokrat Hadi Prianto, Via Pesan WhatsApp saat dimintai Tanggapan pihaknya menyampaikan.

” mas saya masih nyetir, memang Permendagri yang baru itu tidak mewajibkan untuk LKPD laporan keterangan pemerintah daerah masa akhir Jabatan,” Ujarnya melalui Voice Pesan WhatsAppnya.

(A.Ch)

Previous

Koramil 0823/03 Kapongan Dan Satpol PP Laksanakan Penegakan Disiplin Prokes Covid-19 Di Kecamatan Kapongan

Amirul Mustafa : seharusnya pemkab membuat pedoman masa transisi dan perubahan RPJMD bukan musrenbang 2022

Next

Tinggalkan komentar