MIRIS ! Dinilai APBDes Tak Transparan, Kades Paowan Juga Jarang Ngantor

| | ,

MIRIS ! Dinilai APBDes Tak Transparan, Kades Paowan Juga Jarang Ngantor

SITUBONDO ( miris.id ) – Sesuai undang undang no 40 tahun 1999 pers berfungsi sebagai kontrol sosial salah satunya untuk membantu pemerintah dalam mengawasi penggunaan uang negara, hingga meminimalisir indikasi terjadinya penyalahgunaan pengelola anggaran yang tidak amanah, sehingga keuangan Desa yang dikelola bukan untuk kepentingan pribadi namum untuk kepentingan umum.

Pengaturan sanksi untuk Kepala Desa justru diatur dalam pasal-pasal sebelum pasal yang mengatur pemilihan dan pemberhentian Kepala Desa. Ada rumusan yang mengatur sanksi untuk Kepala Desa, yaitu Pasal 28 dan Pasal 30.

Pasal 28 mengatur sanksi untuk Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban yang diatur Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27; sedangkan Pasal 30 mengatur sanksi untuk Kepala Desa yang melanggar larangan – larangan yang disebut dalam Pasal 29 dan seterusnya.

Pasal 28 (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;

(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Data yang dihimpun Miris.id , dari beberapa keterangan sumber awak media, salah satunya dari awak media lainnya, pihaknya sampai saat ini belum pernah bertemu dengan Kades Paowan Kecamatan Panarukan yaitu Saiful Hadi, walaupun sudah beberapa kali berkunjung kekantornya untuk melakukan silaturahmi dan audensi terkait pengalokasian keuangan desa namun kades selalu tidak ada ditempat.

Penjelasan wartawan lainnya pun hampir sama sudah beberapa kali ingin konfirmasi namun kades semenjak turunnya anggaran keuangan desa selalu menghilang susah di temuinnya baik di kantor maupun di kediamannya, hal ini menjadi penasaran ada apa dibalik susahnya ditemui awak media?.

Salah satu aktivis Kecamatan Panarukan memberikan tanggapan. Yakni Kustari selaku (DPP) Dewan Penasehat Pusat LSM Teropong menyampaikan.

“ Jangan-jangan ada udang dibalik batu, sikap kades yang seolah olah enggan di temui awak media, alergi terhadap PERS, padahal PERS adalah mitra kerja sekaligus kontrol sosial berhak mengawasi pelaksanaan uang negara, berhak menggali informasi untuk kepentingan publik, harusnya sebagai kades jangan alergi terhadap PERS dan harus transparan dalam memberikan informasi”. Ketusnya.

Dia juga menambahkan, “Apa lagi memang itu terjadi kades jarang masuk kantor, dan menurut saya baliho/informasi publik pun kurang transparan, karena di baliho tersebut cuma tercantum pendapatan dan penyelenggaraanya/pengeluarannya tidak tercantum jenis pembelanjaanya, maka dari itu sudah jelas melakukan kesalahan dan tidak mentaati aturan yang ada sesuai yang tercantum dalam undang-undang tentang desa”. Tambahnya.

Kustari menjelaskan bahwa kades dibayar dari uang rakyat tentunya harus melayani Rakyat jangan sampai diduga memakan gaji Buta karena jarang ngantor.

“ Karena kades sudah dibayar oleh uang negara berasal dari rakyat untuk melayani rakyat, Dengan sikap kades seperti itu anggaran keuangan desanya patut dipertanyakan dan patut di awasi dari beberapa elemen, baik dari masyarakat, tokoh masyarakat, pihak media, LSM dan yang terpenting adalah pihak hukum,” pungkasnya.

Sedangkan, saat ingin melakukan konfirmasi terkait dugaan jarangnya masuk kantor akibat alergi terhadap awak media, sampai berita ini terbit kades belum bisa ditemui.

(A.Ch)

Previous

Bronto Seno : Jangan Artikan Kritik Membangun Menjadi Kritik Menjatuhkan

PW NU Jatim Resmikan Gedung Graha NU Bondowoso 2021.

Next

Tinggalkan komentar