Kewajiban dan Larangan Bagi Seorang Kepala Desa

| |

Kewajiban dan Larangan Bagi Seorang Kepala Desa

( Miris.id ) – Menurut Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Menurut Pasal 26 ayat (1) UU 6/2014 Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 26 ayat (2) UU 6/2014 menyatakan dalam melaksanakan tugas Kepala Desa diberi wewnang untuk;

Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa
Menetapkan peraturan desa
Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Membina kehidupan masyarakat desa
Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa
Mengembangkan sumber pendapatan desa
Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
Memanfaatkan teknologi tepat guna
Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya
Melaksanakan kewenangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
Hak Kepala Desa diatur dalam Pasal 26 ayat (3) sebagai berikut;

Mengusulkan struktur organisasi dan tata pemerintahan desa
Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa
Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah
Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan
Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa
Selanjutnya ayat 4 mengatur tentang kewajiban Kepala Desa sebagai berikut;

Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta memprtahankan danmemelihara keutuhan NKRI,
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan
Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel , transparan, profesional,efektif dan efisien, bersih serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme
Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa
Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
Mengelola keuangan dan aset desa
Melaksanakan urursan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa
Menyelesaiakn perselisihan masyarakat di desa
Mengembangkan perekonomian masyarakat desa
Membina dan melestarikan nilai sosial dan budaya masyarakat desa
Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa
Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup
Memberikan informasi kepada masyarakat desa
Selain itu Pasal 27 UU 6/2014 menyatakan dalam melaksanakan tugas, hak, wewnang dan kewajiban, Kepala Desa wajib;

Menyampaikan laporan pertanggungjawaban Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
Memberikan dan atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran.
Pasal 29 UU 6/2014 menyatakan Kepala Desa dilarang;

Merugikan kepentingan umum
Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu
Menyalahgunakan wewnang, tugas, hak dan atau kewajibannya
Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan atau golongan tertentu,
Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa
Melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempenggaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya
Menjadi pengurus partai politik
Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggpta DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan,
Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah
Melanggar sumpah/janji jabatan,
Meninggalkan tugas selama 30 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan

Previous

Tak Ada Angin Tak Ada Ombak, Petugas Kebersihan Dan Penjaga Malam Desa Paowan Diberhentikan

PAC GP ANSOR ARJASA MENGADAKAN BAKTI SOSIAL DAN PEMBANGUNAN MARKAS BANSER DI HARI LAHIRNYA NU KE 95

Next

Tinggalkan komentar