Ketua Komisi Akan Panggil Kadis DPMD ke DPRD namun jika tidak, Komisi IV Akan Datangi DPMD

| | ,

Ketua Komisi Akan Panggil Kadis DPMD ke DPRD namun jika tidak, Komisi IV Akan Datangi DPMD

.

Bondowoso – Miris.id – Setelah 151 Kepala Desa yang masa jabatannya berakhir pada Juni 2021 melayangkan surat tanggal 11 Januari 2021 lalu kepada ketua DPRD Bondowoso untuk hearing pendapat terkait jadwal Pilkades 2021, akhirnya 7 Kades laksanakan Kades Hearing dengan komisi IV di ruang gabungan DPRD Bondowoso.

Kades Pakuwesi, Syahrul mewakili 151 Kades menyampaikan kepada Komisi 4,” Saya hanya sampaikan point – pointnya saja setelah menyerap aspirasi teman – teman Kades yang berakhir Juni 2021 tentang pelaksanaa Pilkades.

Disini kami minta Pemda berikan kepastian kapan Pilkades dilaksanakan sebab saat ini sebenarnya sudah dalam tahapan sesuai UU No.6 tahun 2014, sedang Perbup masih belum ada.

Kami datang untuk menyampaikan kepada Komisi.IV DPRD Bondowoso tentang Pilkades 2021 yang seharusnya dilaksanakan.Saat ini ada 151 Kades berakhir pada Juni 2021 dan 20 Kades berakhir Desember 2021 sebub proses politik antar kandidat sudah terjadi , sehingga berimbas pada tatanan dan tingkat keamanan jadi pelik’, terang Syahrul.

Menanggapi hal itu, ketua Komisi IV DPRD Bondowoso, Ady Kriesna mengatakan,” Saya akan laporkan aspirasi 151 Kades kepada pimpinan, untuk ditindak lanjuti dengan serius san sebenarnya hal ini pernah disampaikan ketua DPRD Bondowoso, Ahmad Dhafir, agar Pilkades segera dilaksanakan
namun hingga kini tidak dilakukan sedang mengenai surat pemberitahuan berakhirnya masa jabatan kades, seharusnya BPD memang sudsh mengirim surat 6 bulan sebelum jabatan Kades berakhir”, terangnya.

Adu Kriesna menambahkan,” Kami akan meminta persetujuan Pimpinan DPRD dan jika disetujii maka kami akan memanggil Kadis DPMD, dan jika tidak bersedia maka kami yang akan mendatanginya:, tegasnya.

Kades Bukor kecamatan Wringin, Mathari saat dikonfirmasi mengatakan,” Kami hanya minta kepastian hukum kapan Pilkades akan dilaksanakan makanya kita kita menyampaikan aspirasi ini kepada Komisi 4 agar mendorong pemerintah daerah agar tidak ada kelalaian terhadap terhadap regulasi yang harus dilakukan dalam pemerintahan kita.
Dalam Perbup sudah diatur, bahwa sebelum masa bhakti Kades berakhir maka 6 bulan sebelumnya harus ada surat pemberitahuan, jadi tidak boleh ada regulasi yang harus dilanggar.
Bicara regulasi, sebelum Juni Pilkades sudah terlaksana namun yang terpenting ada kepastian hukum dari Pemkab Bondowoso kapan Pilkades akan dilaksanakan, jadi dari aturan paling bawah yaitu Perbup sebelum Juni Pilkades 2021 sudah terlaksana.Tetapi kita tetap akan melihat Perbup yang baru bagaimana dan bentuk pelaksanaannya juga bagaimana “, terang Mathari

Senada disampaikan Kades Alas Sumur kecamatan Pujer,” Menurut pandangan kami, pelayanan desa dengan kecamatan akan tersendat, itu menurut pandangan kami.
Berikutnya, kebijakan penundaan pelaksanaan Pemilihan kepala desa dalam peraturan menteri, apakah tahapan – tahapan ini sudah dilalui oleh Pemkab Bondowoso.
Saya yakin sampai saat ini tidak ada angan – angan dari Pemkab Bondowoso pas nya bulan berapa dan yang dikhawatirkan saat pilkades nanti.
Suatu contoh, ketua BPD pada saat ini banyak yang akan mencalonkan sebagai kepala desa, seharusnya saat beliau akan mengundurkan diri, maka harus ada penggantinya, proses ini kayaknya tidak diatur dalam aturan”, kata Totok kepada Ketua Komisi IV.

Beberapa anggota Komisi IV DPRD mendorong langkah yang diambil 151 Kades dan meminta kepada ketua Komisi IV agar aspirasi kepala desa ini, benar – benar ditindak lanjuti dengan serius, dengan tetap melaksanakan regulasi atau UU dan aturan yang ada.
Sementara Bangkit anggota Komisi 4 dari partai Demokrat berpesan agar dalam melangkah agar tidak menabrak undang undang dan aturan potokol kesehatan di masa pandemi dengan harapan pilkades nantinya bisa berjalan kondusif.

Hal senada juga disampaikan beberpa anggota komisi IV yang hadir pada Hearing ini, agar Pemda berikan keputusan agar hal ini tidak timbulkan keresahan.

Ketua Komisi IV DPRD Bondowoso,” Kenapa Pemda tidak berikan jadwal Pilkades yang seharusnya dilakukan, sehingga masyarakat tidak galau dan ada apa pula Pemda tidak berikan jadwal Pilkades, maka untuk itu, Komisi IV pada Rabu (20/1/2021) akan minta ijin pimpinan untuk memanggil Kadis DPMD Bondowoso ke DPRD, namun jika tidak bisa namun yang mendatanginya”, tegas Ady Kreisna usai Hearing.

Pesan Kata Komisi IV DPRD Bondowoso bahwa dalam rapat Hearing ini tidak ada jadwal Pilkades dan kepada wartawan untuk mengawal hal ini, agar hasil yang dicapai sesuai harapan dan tetap kondusif.(Cipto)

Previous

BAKTI SOSIAL SINERGI SEHAT ANTARA TNI – RAKYAT UNTUK KEBANGSAAN DAN KEMANUSIAN

Koramil 0823/03 dan Polsek Kapongan laksanakan Operasi Yustisi Protokol Kesehatan Mengurangi Dampak Covid-19

Next

Tinggalkan komentar