Ketua APSI Group ; Tanggapi Polemik Desa Paowan, “Kepala Desa Bukan Raja”

| | ,

Ketua APSI Group ; Tanggapi Polemik Desa Paowan, "Kepala Desa Bukan Raja"

SITUBONDO ( Miris.id ) - Polemik di Desa Paowan kecamatan Panarukan kabupaten Situbondo tak kunjung selesai, pasalnya proses penyelidikan terkait pelaporan dugaan penipuan dan penggelapan terus dilakukan pihak Polres Situbondo dengan memanggil terlapor dan saksi - saksi Terlapor.

Tidak hanya itu, persoalan lainnya tentang pemberhentian penjaga malam dan petugas kebersihan secara sepihak oleh kepala desa merupakan keputusan sewenang - wenanng.

Hal tersebut mendapat tanggapan keras dari Ketua Komunitas Perkumpulan Jurnalis (APSi Group) Aliansi Pewarta Situbondo Frengky Hendra Istiawan,
Dalam sindirannya terhadap oknum kepala desa Paowan Saiful Hadi S,Pd.,dengan lantang mengatakan," Kepala Desa bukan Raja.

" ini negara hukum, pelaksanaan pemerintahan tetap berdasarkan pada prinsip supremasi hukum, artinya setiap perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah harus sejalan dengan hukum yang ada.

Kondisi ini melahirkan sebuah antitesis bahwa, perbuatan pemerintah diluar dari itu merupakan tindakan yang melampaui batas kewenangan atau sewenang - wenang.

Soal kekuasaan, dalam istilah Lord Acton, dikenal ungkapan power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely sehingga tanpa pembatasan kekuasaan, maka arah yang dituju oleh pemerintahan hanya untuk kepentingan pribadi dan golongan tertentu semata.

Berbeda kondisi dengan pemerintahan yang menganut sistem monarki absolut, dengan kewenangan penguasanya yang tanpa batas, sebab raja adalah hukum itu sendiri," Jelasnya mengawali Wawancara ini.

Pria yang akrab disapa Prenk ini menerangkan," Dalam pemerintahan desa, posisi kepala desa bukanlah raja yang seenaknya menjalankan pemerintahan atas sekehendaknya dirinya sendiri.

Seperti pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, tanpa intuisi berupa like and dislike dengan mengesampingkan aturan adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan.

Kondisi ini adalah bentuk penyakit nepotisme, pengisian jabatan di pemerintahan yang didasarkan pada hubungan bukan pada kemampuan.

Akibat paling sederhana, dapat ditimbulkan praktik pengisian jabatan dalam aspek pelayanan publik yang berpotensi maladministrasi dalam pemberian layanan akibat petugas yang tidak kompeten.

Saya terang - terangan menyindir kepala desa Paowan Saiful Hadi waktu lalu, tentang pemberhentian sepihak penjaga malam dan petugas kebersihan.

" Perangkat desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pada penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa itu wewenang kepala desa, namun pelaksanaan wewenang tersebut tentunya harus sesuai dengan mekanisme yang telah diatur," Ketusnya.

Lanjut Frengky " Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, sebagaimana telah diubah dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017.

Hal ini untuk memastikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dilakukan secara teruji dan terukur bukan atas perasaan suka dan tidak suka kepada orang tertentu," Paparnya seraya geleng - geleng kepala.

Berdasarkan Permendagri perangkat desa berhenti karena, meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan.

Khusus pemberhentian perangkat desa yang diberhentikan,selama ini jadi substansi pengaduan ke ombudsman dan sebenarnya telah diatur dengan jelas tata caranya.

Dengan berkonsultasi dengan Camat terlebih dahulu untuk memperoleh rekomendasi dari Camat secara tertulis berdasar pada alasan pemberhentian, sesuai syarat yang diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Permendagri Nomor 67 Tentang Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

" Dengan menjalankan mekanisme tersebut secara taat dan patuh, seharusnya pemberhentian perangkat desa tidak menjadi persoalan atau substansi pengaduan," Pungkasnya.

Melalui Permendagri tersebut pula penyakit nepotisme dalam pengisian jabatan pada perangkat desa sesungguhnya dapat dicegah, dikurangi, dan disembuhkan, sebagaimana adagium hukum lex semper dabit remedium (hukum selalu memberi obat). Tapi tetap saja masih ada pihak-pihak yang menolak untuk sembuh dan justru merasa semakin mapan dalam jabatannya jika berhasil melabrak aturan.

Akibatnya konsentrasi pemerintah desa yang harusnya terfokus pada maksimalisasi pelayanan kepada masyarakat desa, justru buyar karena harus menyelesaikan pengaduan terkait pengisian jabatan perangkat desa.

" Tidak dipungkiri bahwa menjalankan roda pemerintahan desa, tentu banyak dipengaruhi dengan siapa kepala desa mengayuh.

Kepala desa tentu berhak memilih 'mitra'nya dalam bekerja melalui penempatan pada perangkat desa, memilih pihak yang dianggap dapat sejalan dengan visi dan misinya agar tercapai pemerintahan desa yang lebih baik. Namun alasan itu tidak dapat mengesampingkan kewajiban kepala desa untuk melakukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa harus sesuai dengan alur prosedur yang telah diatur.

Disinila ujian pertama seorang kepala desa untuk menunjukkan profesionalismenya, menjamin bahwa tidak terdapat konflik kepentingan yang dapat mengacaukan sistem pemerintahan," Tukasnya.

Lelaki yang memiliki ciri kahas rambut Pirang ini, tidak hanya menyindir kepala desa Paowan saja, namun Camat Panarukan dan DPMD Kabupaten Situbondo, juga mendapat sindiran secara terang - terangan, karena sampai saat ini polemik desa Paowan belum kunjung selesai, sedang pihak - pihak terkait seakan tak mampu membuat polemik tersebut bisa diselesaikan seara kekeluargaan.

" Harusnya Peran Dinas PMD, Camat, dan Desa sebagai organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan masyarakat dengan pemerintah desa diharapkan terbangun dengan baik.

Dengan memaksimalkan kegiatan pendampingan dan supervisi agar pelantikan kepala desa terpilih tidak lagi disusul dengan perombakan perangkat desa secara serta merta tanpa memerhatikan alur prosedur yang seharusnya. Jangan sampai esensi pemerintahan desa bergeser dari yang seharusnya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat justru menjadi mendekatkan penyalahgunaan wewenang dengan hadirnya nuansa raja-raja kecil di daerah," Ketusnya Mengawali.

Frengky mengungkapkan, Selain itu, peran serta camat sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas di antaranya untuk membina dan mengawasi kegiatan desa sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dapat pula dilakukan dalam bentuk monitoring. Melihat fakta bahwa masih ada kepala desa yang mengganti perangkat desa tanpa berkonsultasi dan rekomendasi tertulis dari camat cukup mencerminkan bahwa dibeberapa momen camat masih saja kecolongan tahap administratif tersebut. Sehingga kelengahan camat setempat dalam melakukan monitoring akan berdampak pada ketidakdisiplinan kepala desa dalam menjalankan aturan terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa," Kata Frengky seraya menutup Wawancara Ini.

Diketahui Polemik di Desa Paowan bukan hanya terkait masalah Pemerintahan Desa saja, melainkan Polemik masalah Pribadi Warga dengan Oknum Kepala Desanya.

Errare Humanum Est, Trupe In Errore Perseverare (membuat kekeliruan itu manusiawi, namun tidaklah baik untuk mempertahankan terus kekeliruan). Di masa mendatang kita berharap tren pengaduan terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dapat berkurang, sehingga konsentrasi pemerintahan desa untuk pelayanan kepada masyarakat dapat lebih maksimal. Karena tidak dapat dipungkiri berkutat dengan pengaduan ini akan menguras waktu dan energi pemerintah desa, sementara hal tersebut sepatutnya tidak perlu terjadi apabila kepala desa taat dan seksama pada ketentuan yang telah ditetapkan.

( A.Ch )

Previous

Diduga Lakukan Pencemaran Nama Baik, Akun FB Bayu Prasetya Terancam Dilaporkan UU ITE

Alfa Mart Kademangan Dibobol Maling

Next

Tinggalkan komentar