DPMD Situbondo: Pelaksanaan Penjaringan Perangkat Tidak Boleh Dilakukan Dua Kali

| | ,

DPMD Situbondo: Pelaksanaan Penjaringan Perangkat Tidak Boleh Dilakukan Dua Kali

Perekrutannya bukan asal ditunjuk oleh kepala desa terpilih tetapi oleh tim penjaringan, harus melengkapi administrasi, diumumkan terbuka, melalui pendaftaran

SITUBONDO ( miris.id ) – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur meminta 132 kepala desa terpilih di Kabupaten Situbondo, mengangkat dan memberhentikan perangkat desa masing-masing sesuai aturan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Situbondo, Lutfi Djoko Prihatin mengatakan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di wilayah itu diatur dalam Peraturan Bupati Situbondo (Perbup) Nomor 9 Tahun 2017.

“Para kepala desa terpilih kami ingatkan agar tidak semena-mena memberhentikan dan mengangkat perangkat desa. Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa ini sudah ada mekanismenya,” kata dia.

Proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Kabupaten Situbondo selain harus sesuai dengan ketentuan dalam Perbup No.9/2017, kata dia, juga Pelaksana Perda Nomor 8 Tahun 2015.

Dalam kedua aturan itu, katanya, masing-masing kepala desa terpilih yang akan mengangkat perangkat desa baru harus melakukan penjaringan kepada para calon dengan melakukan tes tertulis dan wawancara.

” Mereka yang bisa ikut penjaringan ini minimal tamat SMA sederajat, kemudian berumur paling rendah 25 tahun dan maksimal 42 tahun. Perekrutannya bukan asal ditunjuk oleh kepala desa terpilih tetapi oleh tim penjaringan, harus melengkapi administrasi, diumumkan terbuka, melalui pendaftaran,” katanya.

Perangkat desa yang terpilih dalam penjaringan, katanya, nantinya bisa menjalankan tugas hingga berusia 60 tahun, dengan dasar pengangkatan SK kepala desa masing-masing serta mendapat rekomendasi dari camat setempat.

Untuk pemberhentian perangkat desa, kata Lutfi, juga harus melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku, di mana perangkat desa tidak bisa diberhentikan jika tidak ada permasalahan hukum atau mengundurkan diri.

Ia mengatakan struktur perangkat desa di setiap desa, meliputi unsur sekretariat, meliputi sekretaris desa, kepala urusan (kaur) perencanaan, serta kaur tata usaha dan keuangan.

Unsur pelaksana kegiatan, meliputi kasi pemerintahan, kasi kesejahteraan, dan kasi pelayanan umum, sedangkan unsur kewilayahan yakni kepala dusun (kadus).

Kadis PMD Kabupaten Situbondo juga menyampaikan, Panitia seleksi penjaringan dan penyaringan yang berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan agar pelaksanaan tidak cacat hukum dan menyebabkan batal demi hukum.

” Pelaksanaan penyaringan dilakukan baik tertulis maupun sistem CAT dilakukan harus berdasarkan aturan yang berlaku dilaksanakan dengan benar dan transparan artinya pelaksanaan dapat dilakukan cukup satu kali tidak diperkenankan diulang kembali bilamana hal ini terjadi maka konsistensi dan transparan penilaian panitia kemungkinan menjadi abscuur lible,” Katanya.

( San )

Previous

8 Desa Dikecamatan Arjasa Ucapkan Selamat & Sukses Jelang Pelantikan Bupati Dan Wakil Bupati Situbondo

Koramil 0822/11 Tapen Bersama Aliansi Jurnalis Independent Bondowoso Laksanakan Yustisi Covid – 19

Next

Tinggalkan komentar