Dinas Pertanian Bondowoso, mendapat Distribusi Pupuk Subsidi Tambahan Dari Kementan

| | ,

File Tek Foto: Dafir Ketua DPRD Bondowoso
File Tek Foto: Pupuk Bersubsidi Di Realisasikan Para Perani Di Kabupaten Bondowoso

Penulis : Edo

Bondowoso Miris.id – Dinas Pertanian Bondowoso j8awa timur memperoleh tambahan kuota pupuk bersubsidi sebebesar 8.700 ton dari Kementerian Pertanian (Kementan) kepada para petani.

Tambahan pupuk Urea mendapatkan tambahan 5.677 ton, ZA tambahannya 1.707 ton, NPK 658 ton, SP-36 mendapat tambahan 90 ton, dan pupuk organik 568 ton.

Pupuk bersubsidi hanya untuk petani yang tergabung dengan kelompok tani. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi.

Ketua DPRD Bondowoso, H Ahmad Dhafir berharap Pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui dinas terkait beserta petugas melakukan pengawasan pendistribusiannya. Dimulai dari distributor, hingga di tingkat kios-kios pupuk.

“Pemkab Setempat melalui dinas yang terkait harus lebih ketat dalam pengawasan pupuk bersubsidi ini” kata Dhafir Selasa ( 3/11/2020).

Menurutnya, Untuk mendapatkan pupuk bersubsidi kelompok tani juga harus menyusun elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).

Tak hanya itu, kata Dhafir, pendistribusian pupuk harus tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan pupuk lahan pertanian dan memperhatikan kondisi klimatologi setiap daerah. Yakni memprioritaskan lahan yang tiga kali musim tanam.

“Jangan sampai terulang kasus distributor pupuk dikembalikan karena kelebihan kuota pupuk karena di daerah tersebut hanya memiliki musim tanam 1-2 kali saja. Tetapi pada tahun 2020 justru kuota pupuknya ditambah 100% dari kuota pupuk 2019,” ungkapnya.

permasalahan distribusi pupuk ini karena masih adanya ketidaksesuaian data petani penerima pupuk bersubsidi. oleh karena itu ia berharap terkait data ini segera mungkin agar lebih diperhatikan betul demi kesejahteraan petani.

“Bisa jadi juga ada indikasikan permainan spekulan atau dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Baik itu dari petugas lapangan yang bekerjasama dengan petani yang tidak berhak menerima pupuk bersubsidi. Karena itu saya ingatkan, lebih ketat lagi di awasi, Lindungi petani,” tegasnya.

Sementara itu, Dafir juga menyebutkan untuk Kecamatan ljen, perlu adanya alokasi pupuk bersubsidi.

Karena berdasarkan ketentuan pemerintah petani penerima pupuk bersubsidi bukan hanya petani yang melakukan usaha tani sub sektor tanaman pangan tapi, juga usaha tani sub sektor perkebunan, hortikultura, dan peternakan dengan lahan paling luas 2 hektare.

“Karena penambahan subsidi pupuk ini diharapkan bisa meningkatkan produktivitas pertanian sebagai bagian untuk menunjang ketahanan pangan,” tandasnya.

Lebih jauh Dafir menambahkan, Pupuk bersubdisi itu untuk petani yang tergabung dalam kelompok tani dan didistribusikan sesuai dengan alokasi yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan data, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) masih ada sebagian petani yang belum menyusun RDKK.

Sehingga tidak memperoleh alokasi pupuk bersubsidi jika RDKK belum disusun tidak termasuk dalam Kelompok Tani, maka petani dimaksud masih dapat membeli pupuk, namun dengan harga komersial.

Para petani yang belum masuk dalam kelompok tani masih menjadi problem dalam penyaluran pupuk. Karena kebutuhan pupuk mereka tidak terakomodir di dalam e-RDKK. Maka seluruh pihak baik petani maupun dinas pertanian terkait bersama untuk tertib menginput data kebutuhan pupuk kedalam RDKK.

Disamping itu pula, sesuai ketentuan Kementan, produsen pupuk diwajibkan menyimpan stok sampai untuk kebutuhan dua minggu ke depan namun pada prakteknya, Pupuk Indonesia menyiapkan Stok setara dengan stok untuk satu bulan ke depan.

Hal ini untuk mencegah terjadinya kelangkaan pada saat terjadi lonjakan permintaan di musim tanam.

Bila melihat kebutuhan pupuk untuk para petani di Indonesia terus meningkat seiring dengan semakin gencarnya upaya pencapaian target swasembada pangan yang dilakukan oleh pemerintah.

Sehingga pemerintah kembali membuat skala prioritas kebutuhan pupuk masyarakat dan disesuaikan di lapangan.

Terpisah, Kepala Dinas Pertanian (Disperta) Bondowoso, Dwi Wardhana mengatakan, pengurangan atau penurunan alokasi atau kuota pupuk bersubsidi organik dan anorganik pada 2020, tidak hanya terjadi di Bondowoso. Tapi, juga dialami daerah lain di Jawa Timur dan seluruh wilayah di Indonesia.

”Di Bondowoso, kuota pupuk bersubsidi tahun ini berkurang mencapai 51 persen dibandingkan 2019. Pengurangan kuota terjadi pupuk bersubsidi anorganik, urea, SP36, ZA, NPK dan pupuk bersubsidi organik,” kata Dwi.

Previous

Ketua HIPSI Katakan KHR. Kholil As’ad Syamsul Arifin , Dalam Politik Masih sangat Diperhitungkan

KPU Catat LPSDK Dua Kandidat Calon Bupati Dan Wakil Bupati

Next

Tinggalkan komentar