Aset Daerah ( Rumah Dinas ) Diduga Ditempati Pihak Ketiga, Ini Tanggapan Bupati Situbondo ?

| |

Aset Daerah ( Rumah Dinas ) Diduga Ditempati Pihak Ketiga, Ini Tanggapan Bupati Situbondo ?

SITUBONDO ( miris.id ) – Rumah dinas (negara) berfungsi sebagai tempat tinggal dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri. Rumah dinas baik pelaksanaan pengadaan, maupun pemeliharaannya dibebankan kepada APBN/APBD. Sedangkan Pegawai Negeri adalah unsur aparatur negara, Dengan demikian rumah dinas hanya dapat ditempati oleh aparatur negara selama dia masih aktif.

Saat ditemui Wartawan miris.id Mahrus anggota LSM Teropong Reformasi menerangkan bahwa rumah dinas tidak bisa dipihak ketigakan sebelum berstatus Golongan lll.

” Tidak ada alasan bagi pegawai negeri untuk memiliki/menguasai rumah dinas selama rumah dinas tersebut masih berstatus golongan I atau II. Rumah dinas hanya boleh dihapus atau dijualbelikan apabila rumah tersebut sudah berstatus menjadi golongan III. rumah dinas golongan III adalah rumah dinas (negara) yang statusnya sudah mendapat persetujuan dari menteri keuangan sebagai pengelola barang milik negara,” Terang Mahrus.

Ia juga menjelaskan, Demikian juga rumah dinas yang ditempati pejabat / PNS daerah adalah barang milik daerah karena diperoleh dari APBD atau perolehan lainnya yang sah sehingga harus dikelola dan ditatausahakan dengan baik pula.

Keberadaan aset harus dijaga dan dikelola serta digunakan untuk kemanfaatan masyarakat dan negara. (negara dalam tulisan ini termasuk juga barang milik daerah) Persoalan aset pernah disinggung oleh BPK, karena banyak aset-aset negara/daerah belum terurus atau ditatausahakan dengan baik yang merupakan sebagai bagian dari kelemahan sistem pegendalian intern (SPI) instansi atau pemda.

” Kasus-kasus rumah dinas negara/daerah di beberapa daerah banyak yang bermasalah yang sebagian telah dikuasai oleh pihak ketiga. Hal ini pernah terjadi seperti kasus rumah dinas Perum pengadaian, rumah dinas TNI, rumah dinas BPKP, kementerian keuangan termasuk rumah milik pemerintah daerah,” Jelasnya Kepada Wartawan Miris.id

Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin PNS, sebagian kewajiban PNS memuat, bahwa: (1) setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah, (2) mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri atau pihak lain, (3) menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah dan PNS, dan (4) mengangkat dan mentaati sumpah/janji PNS dan sumpah/janji jabatan berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 menyatakan bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil berhak atas gaji yang layak sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya; berhak atas cuti; dan yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan berhak atas pensiun.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 terdapat larangan-larangan PNS yaitu: Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah dan PNS; menyalahgunakan wewenang; menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Negara.

Dalam kajian tulisan ini, penulis mengemukakan berbagai kasus yang pernah mencuat kepermukaan. Artinya, diliput oleh berbagai media baik elektronik maupun surat kabar yaitu rumah dinas yang ditempati para pensiunan, yang menimbulkan konflik antara pensiunan dan instansinya tempat pensiunan tersebut dulu bekerja.

Seperti halnya Rumah dinas Pengairan Pemkab Situbondo, dimana diduga ada rumah dinas yang ditempati oleh pejabat yang sudah pensiun kurang lebih 7 Tahunan.

Semua kasus tersebut merupakan gambaran atau contoh bagi kita betapa barang milik negara selama ini kurang mendapat perhatian dari pimpinan instansi dalam mengelola dan menatausahakan aset-aset negara/daerah dengan baik. Selanjutnya kita akan menelusuri dari aspek hukum berhak tidaknya pensiunan menempati rumah negara/daerah.

Di samping berbagai berita pro-kontra mengenai pensiunan yang menempati rumah dinas milik negara, mungkin banyak warga masyarakat kurang peduli duduk persoalan yang sebenarnya. Penulis akan menyoroti dari aspek hukum.

Banyaknya kasus-kasus rumah dinas yang tidak tuntas, merupakan kewajiban pemerintah atau Pengguna Barang/Kuasa Penguasa Barang untuk menyelesaikan kasus tersebut sesuai dengan koridor hukum. Dalam hal ini berdasarkan Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Nomor 1 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa kepala kantor dalam lingkungan kementerian negara/lembaga adalah kuasa pengguna barang dalam lingkungan kantor yang bersangkutan, dengan demikian wajib mengelola dan menatausahakan barang milik negara yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

Kepala kantor tidak boleh berdiam diri membiarkan rumah-rumah dinas dikuasai oleh pihak ketiga. Di dalam asas hukum dikenal dengan istilah “Qui tacet consentire videtur” siapa yang berdiam diri dianggap menyetujui. Asas hukum tidak mempunyai sanksi hukum, namun merupakan landasan bagi lahirnya peraturan hukum. Dari peraturan hukum yang lahir daripadanya seperti lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa: “Setiap kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh pihak yang bersalah”. .

Oleh karena itu kepala kantor harus berperan aktif untuk menyelesaikan rumah yang ditempati pensiunan, sehingga tidak disebut sebagai pejabat yang membiarkan barang milik negara diterlantarkan. Aset-aset yang diterlantarkan dapat merugikan negara, dan akan dituntut ganti rugi bagi mereka yang merugikan negara. Oleh karena itu harus diselamatkan aset-aset negara yang bernilai tinggi agar tidak sampai hilang.

Hal yang perlu diperhatikan lagi adalah dengan masih banyaknya pensiunan menempati rumah negara, berapa uang negara yang harus disediakan untuk membayar bantuan kontrak rumah bagi pejabat/pegawai yang dimutasikan secara dinas ke suatu tempat/kota lain, sedangkan di kota tersebut tidak tersedia lagi rumah negara. Padahal setiap SK mutasi karena dinas umumnya terdapat klausul untuk menempati rumah negara.

” Sekarang banyak pejabat yang dimutasikan tidak tersedia rumah negara, padahal mereka itu pejabat aktif. Pejabat/pegawai tersebut harus dipikirkan tempat tinggal mereka agar mereka nyaman untuk bekerja,” Tegas Mahrus.

Penegakan hukum adalah tegaknya atau berfungsinya hukum secara nyata dalam masyarakat. Menjalankan atau menegakkan hukum memastikan tegaknya hukum. Jadi tegaknya hukum dapat digunakan melalui daya paksa. Pensiunan harus konsisten terhadap klausul dari Surat Izin Penghunian (SIP) sehingga apabila pensiunan menyalahgunakan hak yang diberikan negara, ada kekuatan daya paksa hukum untuk memaksa pensiunan melepaskan rumah negara yang ditempatinya, dengan tanpa memperhatikan apakah pensiunan mempunyai rumah atau belum. Disini tidak ada win-win solution. Mungkin pembaca berkomentar, itu melanggar hak asasi manusia!, tetapi di sisi lain juga harus menghormati hak orang lain yang ingin menempati rumah negara tersebut.

Sedangkan saat dikonfirmasi Via Pesan WhatsApp terkait Dugaan Rumah dinas Pengairan (Aset Daerah) Pemkab Situbondo dipihak ketigakan, Bupati Situbondo Drs. H Karna Suswandi, MM menyampaikan.

” Oh iya saya tanyakan dulu ya ke PD yang menangani,” Tulis Pesan WhatsApp Bupati Situbondo yang akrab disapa Bung Karna.

( Tim )

Previous

Menguatkan Ukuwah, Komunitas “Sampak Bersholawat” Saling Anjangsana

3 Anak Menderita DBD, Lurah Ardirejo Sigap Lakukan Fogging

Next

Tinggalkan komentar