Amirul Mustafa : seharusnya pemkab membuat pedoman masa transisi dan perubahan RPJMD bukan musrenbang 2022

| | ,

Amirul Mustafa : seharusnya pemkab membuat pedoman masa transisi dan perubahan RPJMD bukan musrenbang 2022

SITUBONDO ( Miris.id ) – ramainya pemberitaan di media online terkait dilaksanakan nya musrenbang tingkat desa/kelurahan tanpa dukungan anggaran mendapat perhatian khusus dari pegiat sosial Amirul Mustafa, aktifis yang kerap dipanggil MA ini menyampaikan tata kelola pemerintahan ini dilaksanakan secara teratur sebab semua tahapan telah diatur.

” Hal yang perlu dipersiapkan oleh pemerintah kabupaten Situbondo itu dalam masa transisi kepemimpinan ini adalah membuat pedoman masa transisi dan perubahan RPJD kabupaten sebagai pedoman bagi OPD dalam membuat rencana strategis serta target capaian di masa kepemimpinan bupati terpilih, ini menjadi sangat penting dan krusial sekali ” kata MA saat ditemui awak media online ini.

” Pedoman transisi ini harus dibuat, sebagai acuan berakhir nya RPJMD kepala daerah lama serta acuan pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan visi misi kepala daerah yang baru yang akan dituangkan dalam RPJMD perubahan lanjut aktifis berambut gondrong ini.

Ia memaparkan bahwa hal ini begitu penting agar tidak terjadi kekosongan pengaturan sebagai upaya ketersinambungan.

” Ini penting sekali agar tidak terjadi kekosongan pengaturan sebagai upaya ketersinambungan pembangunan dan ketersediaan dokumen rencana pembangunan,” lanjut nya

seperti diberitakan media online ini kemarin musrenbang tingkat desa dan kelurahan telah dilaksanakan dengan mengambil tema ” percepatan infrastruktur strategis, sarana prasarana dasar serta pemberdayaan masyarakat “ bahkan hari ini sudah dilaksanakan pelaksanaaan pra musrenbang kecamatan.

“Pelaksanaan musrenbang ini acuan nya apa ? Pake tema itu apa sudah sesuai dengan visi misi bupati terpilih ? Kata bang MA sambil tertawa terbahak-bahak. Jum’at (19/2/2021).

Bahkan Amirul Mustafa menegaskan agar tahapannya harus tertib dan tidak cacat hukum.

“Tidak ada jalan serta tahapan harus harus tertib dilakukan agar produk nya tidak cacat hukum nanti,” tutupnya.

(A.Ch/FR)

Previous

Miris, Masa Transisi Kepala Daerah Tanpa Pertanggung Jawaban Yang Jelas

KORLASOGI : Kembali Targetkan Bantuan Untuk Pembangunan Musholla Di Desa Demung

Next

Tinggalkan komentar