Sesuai Pasal 55 PMK 222 Tahun 2020, Kepala Desa Tidak Melaksanakan Pelauran BLT Desa Selama 9 Bulan, Bisa Di Sanksi

| |

Sesuai Pasal 55 PMK 222 Tahun 2020, Kepala Desa Tidak Melaksanakan Pelauran BLT Desa Selama 9 Bulan, Bisa Di Sanksi

SITUBONDO ( Miris.id ) – Sesuai ketentuan pasal 55 pada PMK 222 tahun 2020 Kepmendes menyebutkan bahwa jika Pemerintah Desa tidak melaksanakan pelauran BLT Desa selama 9 (sembilan) bulan pada tahun anggaran 2020, maka akan dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari DD yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran 2021.

Sanksi sebagaimana dimaksudkan terkecualikan berdasarkan hasil musyawarah Desa (musdes khusus) atau musyawarah insidentil karena ada dua faktor, yakni sudah tidak ada calon KPM dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.

Dalam hal ini, Pemerintah Desa wajib menyertakan Berita Acara musdes khusus dan ditetapkan Peraturan Kepala Desa (Perkades) tentang penyaluran BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2020 seperti yang diamanatkan dalam PMK 222 pasal ayat (3) yang diketahui oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk.

Ini adalah sebagian bahan dasar pembuatan RKPdes 2021, jadi untuk Kepala Desa silakan baca dan pahami kembali.

Penulis : Frengky Hendra Istiawan
Narsum : Tim monitoring Camat, Inspektorat, Kejaksaan

Previous

Perang Dunia Kembali Memanas, Sekdes Paowan MF Dilaporkan Atas Dugaan Penipuan dan Penggelapan Mobil Rental

Pimpinan Redaksi PT Media Ringgit Sejahtera, Resmikan 6 Wartawan Situbondo, Dan Resmikan Biro Bondowoso

Next

Tinggalkan komentar