Selewengkan Dana Covid 19, Waspada Hukuman Mati Menanti

| |

Penulis : San

SITUBONDO ( ArtikelPewartaSitubondo ) Apsinews.net – Dana bantuan bencana non-alam Covid 19 yang saat ini dikelola Pemerintah Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur terus diawasi semua pihak.

“ Kami ikut ambil bagian awasi penggunaan anggaran itu,” kata Koordinator Wilayah Jatim LSM Penjara David Haryono.

Dana kebencanaan harus sampai sepenuhnya pada rakyat. Diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan.

“ Waspada penumpang gelap yang ingin mengeruk keuntungan di situasi duka ini,” katanya memperingatkan. Minggu (15/11/2020).

Peran semua pihak mengawasi anggaran kebencanaan sangat diperlukan. Dari Aparat Penegak Hukum (APH), DPRD kabupaten/kota, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kemayarakatan, dan masyarakat pada umumnya.

Jangan sampai anggaran negara diselewengkan untuk berbagai kepentingan. Termasuk kepentingan politik. Petahana diingatkan tidak membangun panggung melalui situasi duka ini.

Begitu pula pihak-pihak yang terus mencari celah menyunat dana bencana. “Dana yang digelontorkan pemerintah itu Rp 62,3 triliun disebar ke kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah,” terangnya.

Dana raksasa itu kini jadi incaran oknum-oknum yang tak punya rasa kemanusiaan di tengah bencana. Imam Buchori menegaskan Lembaga Swadaya Masyarakat LPK Jatim ( Lembaga Pengawas Korupsi) secara mandiri telah mulai ikut turun mengawasi proses penyaluran bantuan.

Di sisi lain kasus positif Korona di Situbondo terus menanjak. Kondisi ini berpotensi mengalihkan pemerintah pusat semakin besar ke Situbondo.

“ Salah satunya dengan memperbesar porsi anggaran penanganan,” ulasnya.

Pada prinsipnya semua sepakat Pandemi Corona Covid-19 virus mematikan yang dapat mengganggu tatanan masyarakat dunia.

“ Tetapi para koruptor dan penumpang gelap saya rasa tak kalah berbahayanya saat ini,,” ulasnya.

Tidak hanya pemeritah pusat tetapi pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota sudah ambil bagian dalam mengalihkan anggaran sebagai Jaring Pengaman Sosial (JPS).

“ Semua anggaran itu merupakan tanggung jawab kita semua mengawasinya,” tegasnya.

Jumlah ini telah menghadirkan rasa keprihatinan yang dalam. Dalam kondisi duka ini bila ada oknum yang mengambil keuntungan selayaknya dihukum mati.

“ Kami dukung penuh KPK hukuman mati pejabat atau oknum yang selewengkan dana covid-19 ini,” tegas Imam Buchori Selaku Anggota LSM LPK Jatim

Perbuatan biadab itu tidak pantas ditolelir.

“ Ini melanggar nilai-nilai kemanusiaan yang sangat serius,” tegasnya.

Sedangkan Imam panggilan Akrabnya mengingatkan tentang potensi para penumpang gelap itu.

“ Di mana nurani kita memanfaatkan dana bencana untuk keuntungan sendiri?” sindir Abdul Hafid, anggota komisi I DPRD NTB dari fraksi Golkar.

LPK Jatim Situbondo, mendukung penuh APH memproses hukum. Bila ada yang terbukti mengambil hak rakyat.

“ Tindak tegas,” Kata Imam seraya menutup Wawancara Ini.

Previous

Pilkada 2020 Di Situbondo Seperti Masa Pilpres 2019, Siapakah Yang Menjadi Pemenang ?

Tanggapan Ketua LSM BUSER Terhadap Polemik Guru dan Wali Murid di SDN 3 Jangkar

Next

Tinggalkan komentar